IMG-LOGO
Home Advertorial Salehuddin: Penanganan Banjir Kukar Harus Terintegrasi, Tak Bisa Jalan Sendiri
advertorial | DPRD Kaltim

Salehuddin: Penanganan Banjir Kukar Harus Terintegrasi, Tak Bisa Jalan Sendiri

Mikhail - 24 Juni 2025 12:54 WITA
IMG
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (ist)

POJOKNEGERI.COM, KUKAR - Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan bahwa upaya penanganan banjir di Kutai Kartanegara (Kukar) tak bisa berjalan sendiri-sendiri.


Ia menekankan perlunya mitigasi bencana yang terintegrasi dan sinkron antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dalam pernyataannya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Lamin Etam, Senin (23/6/2025), Salehuddin menyebut bahwa karakter geografis Kukar yang terdiri dari 20 kecamatan dengan banyak wilayah rawa membuat daerah ini rawan banjir, terutama di bagian Hulu.

“Mitigasi bencana tidak bisa parsial. Harus disusun bersama, antara kabupaten dan provinsi. Harus jelas siapa mengerjakan apa, agar saat banjir datang, semua sudah siap,” tegas legislator dari dapil Kukar itu.

Banjir di sejumlah kawasan Hulu, seperti di wilayah Juna, bukanlah kejadian baru.


Salehuddin menyebutnya sebagai peristiwa berulang yang terjadi setiap dua hingga tiga tahun sekali.

Menurutnya, kondisi ini semestinya sudah bisa diantisipasi melalui perencanaan teknis dan logistik yang terstruktur, bukan hanya respons darurat.

“Saluran drainase harus ditata, jalur evakuasi harus siap, termasuk koordinasi dengan Dinas Perhubungan agar mobilitas masyarakat tetap terjaga, apalagi di bulan Ramadan atau hari besar lainnya,” jelasnya.

Lebih jauh, Salehuddin menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan pemetaan risiko banjir.


Dalam kondisi iklim ekstrem seperti sekarang, curah hujan tinggi dan elevasi sungai yang naik bisa terjadi kapan saja.

“Begitu data menunjukkan hujan tinggi atau debit sungai naik, kita sudah harus tahu protokolnya. Apa yang dilakukan, siapa yang bertindak, itu semua harus sudah terlatih,” tegasnya.

Menurutnya, mitigasi banjir bukan semata soal bangunan fisik seperti tanggul atau drainase, tapi juga menyangkut kesiapan sistem dan koordinasi antarlembaga.


Ia menegaskan, masalah ini tak bisa dianggap sebagai rutinitas tahunan yang berlalu begitu saja.

“Kalau hanya mengandalkan reaksi saat banjir datang, maka kita hanya akan terus mengulang krisis. Sudah waktunya kita membangun budaya mitigasi yang sistematis,” pungkasnya. (adv)