POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - DPRD Kaltim menyatakan dukungan penuh terhadap program pendidikan gratis atau GratisPol yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan, terutama di tengah upaya efisiensi besar-besaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Diketahui, Pemprov Kaltim telah memangkas anggaran sebesar Rp1,58 triliun demi optimalisasi belanja daerah.
Pemangkasan ini meliputi Rp294 miliar dari belanja perjalanan dinas dan Rp600 miliar dari proyek fisik yang dianggap belum mendesak.
Hasil efisiensi itu kemudian dialihkan ke lima sektor prioritas pembangunan, di mana sektor pendidikan mendapat alokasi terbesar, yakni Rp795 miliar.
Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyambut baik kebijakan ini.
Menurutnya, penempatan pendidikan sebagai prioritas tertinggi mencerminkan komitmen Pemprov untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.
“Lebih dari 80 persen anggaran pendidikan ini kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat langsung, termasuk melalui program GratisPol,” jelas Ananda saat dikonfirmasi, Sabtu (21/6/2025).
Ia menilai, pengalihan anggaran ke sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan membuktikan bahwa efisiensi yang dilakukan bukan sekadar penghematan, tetapi diarahkan untuk pelayanan publik yang lebih berdampak.
Meski mendukung penuh, Ananda juga mencatat adanya kebingungan masyarakat terkait peralihan dari program Beasiswa Kaltim Tuntas ke GratisPol.
Dalam sejumlah reses yang ia lakukan di daerah pemilihan, keluhan warga banyak berkaitan dengan minimnya informasi tentang skema baru ini.
“Banyak masyarakat belum paham mekanismenya, apakah hanya untuk mahasiswa baru, atau juga berlaku bagi mahasiswa aktif. Ini yang harus segera dijawab melalui sosialisasi menyeluruh oleh Pemprov,” ujarnya.
Ananda menegaskan bahwa transparansi informasi menjadi kunci agar program yang baik ini bisa diterima dan dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Kaltim, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Secara keseluruhan, DPRD Kaltim berharap bahwa setiap rupiah hasil efisiensi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bukan hanya pendidikan, tetapi juga kesehatan dan infrastruktur dasar yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari warga.
“GratisPol ini bukan hanya soal biaya pendidikan. Ini soal keadilan akses. Jika dikelola dengan baik, ini akan menjadi tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia Kaltim ke depan,” pungkas Ananda. (adv)
