aringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur mendesak pencabutan izin operasi kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) oleh Pertamina dan kontraktornya, PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI). Desakan ini disuarakan JATAM Kaltim usai insiden semburan gas bercampur api dari salah satu sumur pengeboran milik PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) di Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu.
Selengkapnya
Dalam upaya menjaga ketersediaan gas LPG 3 Kg bersubsidi untuk masyarakat yang berhak, pemerintah kembeli mengambil mengambil keputusan mengejutkan.
Selengkapnya
Johanis menyebut dirinya dan Idris merupakan sahabat lama karena sama-sama berprofesi sebagai jaksa.
Selengkapnya
KPK menyambangi Kantor ESDM di Jakarta untuk melakukan penggeledahan terkait kasus manipulasi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) tahun 2020-2022.
Selengkapnya
Pertamina bakal mengharuskan pembeli LPG 3 kg membawa KTP untuk pendataan. Aturan ini dilakukan bertahap di seluruh Indonesia mulai 2023.
Selengkapnya
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, pada 2021 hasil pemeriksaan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim 2020, menemukan persoalan terkait pencairan dana jamrek.
Selengkapnya
Dengan serah terima perizinan itu, pemerintah pusat resmi mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian izin pertambangan ke daerah (Pemprov Kaltim).
Selengkapnya
Atas kemenangan gugatan itu, status dokumen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) bisa diakses oleh publik.
Selengkapnya