POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda berencana membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Inisiatif ini digagas sebagai langkah untuk menjamin efisiensi pemakaian BBM bagi kendaraan operasional pemerintah serta mengurangi tekanan terhadap SPBU umum.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya untuk efisiensi anggaran tapi juga sebagai upaya menjaga ketahanan distribusi energi daerah.
"Selama ini kendaraan dinas kita tetap dilayani SPBU swasta tapi kami ingin mengontrol lebih baik. Kalau punya SPBU sendiri, kami bisa pastikan transparansi dan efisiensi penggunaan BBM bagi kendaraan berplat merah," ujar Andi Harun.
Menurutnya, ada tiga fokus utama Pemkot dalam mengelola urusan energi bersama Pertamina memastikan ketersediaan stok, pemerataan distribusi, dan peningkatan keamanan distribusi bahan bakar.
"Yang pertama adalah jaminan stok selalu tersedia. Kedua, distribusi harus adil. Yang berhak menerima subsidi seperti LPG 3 kg dan BBM bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah keamanan, baik di SPBU, SPBE, pangkalan, maupun di tingkat masyarakat," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa insiden terkait distribusi BBM di masa lalu menjadi pelajaran penting untuk memperkuat standar keamanan dan tata kelola distribusi ke depan.
Di sisi lain, pembangunan SPBU khusus ASN ini juga dilihat sebagai bentuk kontribusi Pemkot untuk mengurangi potensi antrean dan kelangkaan BBM di SPBU umum.
Terutama pada kendaraan operasional seperti pengangkut sampah, kendaraan dinas harian, dan pelayanan publik lainnya.
"Tidak semua harus mengisi di SPBU umum kalau kita bisa alihkan sebagian ke SPBU internal, maka antrian bisa berkurang, tekanan pasokan juga menurun, dan tentu efisiensi biaya operasional pemerintah lebih terukur," jelasnya.
Adapun dua lokasi telah disiapkan sebagai opsi pembangunan SPBU tersebut, yakni di kawasan MT Haryono dan Kemakmuran.
Pemilihan lokasi akan ditentukan usai kajian teknis dan koordinasi lanjutan dengan Pertamina.
"Konsepnya seperti SPBU milik militer, tapi ini khusus ASN. BBM-nya non-subsidi, jadi tidak mengganggu skema subsidi nasional. Namun jika suatu saat diperlukan untuk darurat, kami akan siapkan skema lainnya,"pungkasnya. (*)
