POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Dua bulan sudah berlalu sejak insiden ponton bermuatan kayu menabrak Jembatan Mahakam I pada 16 Febuari 2025.
Namun, hingga pertengahan April, fender pelindung pilar jembatan belum juga terpasang kembali.
Kondisi ini menuai kekhawatiran, terutama dari kalangan legislatif yang mendesak percepatan tindak lanjut.
“Selama fender belum terpasang, potensi kecelakaan masih menghantui. Warga merasa tidak aman saat melintasi jembatan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (16/4/2025).
RDP tersebut turut menghadirkan berbagai pihak terkait, seperti BBPJN Kaltim, Dinas PUPR-Pera Kaltim, KSOP Samarinda, hingga Pelindo, guna mencari kejelasan soal penanganan jembatan yang rusak tersebut.
Perwakilan BBPJN Kaltim, Hendro Satrio, menjelaskan bahwa pemasangan fender tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui kajian teknis yang mendalam.
Salah satunya adalah survei kondisi dasar sungai yang menemukan lapisan tanah keras baru pada kedalaman 50 meter, yang akan menjadi dasar fondasi fender.
Kajian teknis tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2025, dengan pemasangan fender baru dimulai pada Desember tahun ini.
Biaya proyek yang diperkirakan mencapai Rp35 miliar sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan pemilik ponton, PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra (PMTS).
Sementara itu, pengawasan di Sungai Mahakam diperketat untuk mengurangi risiko kecelakaan susulan. Kepala KSOP Kelas I Samarinda, Mursidi, mengatakan bahwa dua kapal tunda disiagakan sebagai antisipasi.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, AM Fitra Firnanda, menuturkan bahwa secara teknis pilar ketiga Jembatan Mahakam I dirancang mampu menahan benturan hingga 3.800 kN.
Namun, dalam arus sungai maksimal, kemampuan itu turun drastis.
“Pada arus 3,87 knot, daya tahan hanya sekitar 981 kN atau setara beban 100 DWT. Agar aman, kapal sebaiknya melaju tidak lebih dari 0,5 knot,” jelasnya.
RDP ditutup dengan seruan agar semua pihak menjalankan komitmennya sesuai jadwal.
“Sekarang tinggal memastikan semua langkah yang sudah dirancang ini bisa terlaksana tepat waktu,” pungkas Sabaruddin. (adv)
