POJOKNEGERICOM, BERAU - Wacana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mengambil alih pengelolaan Pulau Kakaban di Kabupaten Berau mendapat sorotan tajam dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur, meminta agar langkah tersebut dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan.
Menurutnya, pengelolaan kawasan seperti Kakaban harus tetap mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal, bukan menjadi ajang perebutan kewenangan antarlevel pemerintahan.
“Tujuan utama pengelolaan kawasan itu sejak awal adalah untuk memberdayakan masyarakat. Bukan untuk saling tarik-menarik kewenangan,” tegas Makmur saat dikonfirmasi, Senin (23/6/2025).
Makmur menegaskan bahwa setiap aspek, mulai dari pasal hukum, dampak sosial, hingga kelestarian lingkungan, harus dikaji secara matang.
Ia mengingatkan bahwa pengambilalihan tanpa perencanaan yang matang bisa berakibat fatal terhadap keberlangsungan konservasi dan ekosistem yang selama ini dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
“Kalau hanya lautnya saja yang mau dikelola oleh provinsi, silakan. Tapi kalau keseluruhan kawasan darat dan laut diambil alih, saya khawatir itu justru akan menimbulkan kerusakan, apalagi kalau pengawasan tidak maksimal,” ujarnya.
Makmur juga mengingatkan soal tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menjaga kawasan konservasi.
Ia khawatir, jika daerah merasa kewenangannya dilucuti, maka pengawasan bisa melemah, dan masyarakat pun jadi apatis.
“Kalau pemerintah daerah sudah acuh, masyarakat juga bisa makin acuh. Ini berbahaya,” tambahnya.
Pulau Kakaban dikenal sebagai salah satu ikon wisata Kalimantan Timur dengan daya tarik unik: danau ubur-ubur tak menyengat yang hanya bisa ditemukan di beberapa tempat di dunia.
Selama ini, kawasan ini dikelola oleh Pemkab Berau dengan pendekatan konservasi dan ekowisata berkelanjutan.
Namun wacana pengambilalihan oleh Pemprov memunculkan pro dan kontra.
Beberapa pihak khawatir pengelolaan provinsi bisa menggeser orientasi konservasi ke arah eksploitasi ekonomi.
“Ini bukan hanya soal siapa yang kelola, tapi bagaimana kawasan ini bisa tetap terjaga untuk generasi mendatang,” pungkas Makmur.
Hingga kini, Pemprov Kaltim masih mengkaji wacana pengambilalihan Pulau Kakaban.
Wakil Gubernur Kaltim sebelumnya menyatakan bahwa keputusan belum diambil dan menegaskan bahwa langkah apapun akan melibatkan kolaborasi lintas pihak. (adv)
