.jpeg)
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah baru dalam menghadapi persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan mengedepankan keterbukaan data dan pengawasan visual secara real time.
Melalui rencana pemasangan CCTV di seluruh SPBU, Pemkot ingin memastikan pengawasan tidak lagi menjadi urusan internal semata, tetapi menjadi bagian dari kolaborasi antarlembaga dan keterlibatan publik.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menyatakan bahwa pemasangan CCTV ini merupakan wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, bukan semata urusan teknologi.
“Kita ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah serius. Dengan CCTV, tidak ada lagi ruang gelap bagi penyimpangan,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (19/6/2025).
Yang menarik, Pemkot membuka kemungkinan akses pemantauan CCTV tidak hanya bagi instansi pemerintah, tetapi juga aparat penegak hukum.
Dengan data visual yang terbuka, pengawasan diharapkan akan lebih cepat dan efektif dalam menindak kecurangan.
“Kami sudah komunikasikan ke pihak kepolisian agar mereka juga bisa akses CCTV. Jadi kalau ada yang mencurigakan, bisa langsung ditindak,” kata Marnabas.
Selain pengawasan visual, sistem ini juga dirancang agar terintegrasi dengan platform digital milik Pemkot, Samagov, yang memungkinkan pemantauan daring dan real time.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi penuh akan dilakukan bertahap.
“Kalau bisa dilinkan ke Samagov lebih bagus lagi. Tapi yang penting mulai dulu. Jangan tunggu sempurna baru jalan,” ungkapnya.
Dalam tahap awal, program ini akan mencakup 22 SPBU di Samarinda, masing-masing dipasang dua kamera pengawas.
Fokus utama pengawasan akan ditujukan pada solar dan pertalite, dua jenis BBM subsidi yang paling rentan disalahgunakan.
“Yang kita pelototi itu pertalite dan solar. Itu yang paling rawan dimanipulasi. Ada kendaraan yang bolak-balik isi dalam waktu singkat. Sekarang, lewat CCTV, perilaku semacam itu bisa langsung ketahuan,” jelas Marnabas.
Koordinasi teknis sedang berlangsung antara Dinas Perdagangan dan Diskominfo, dengan target agar penganggaran bisa masuk ke dalam APBD Perubahan tahun ini.
“Kami ingin Samarinda jadi contoh kota yang transparan dan tegas dalam melindungi hak rakyat,” tutup Marnabas. (*)
